Perencanaan Pembangunan

Menurut jurnal yang saya baca Perencanaan pembangunan, di suatu negara, tepatnya di daerah-daerah tertinggal seperti daerah perbatasan bisa di anggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumberdaya-sumberdaya publik yang tersedia di daerah tersebut. Secara obyektif  T Tour Belitung wilayah perbatasan memang merupakan wilayah yang sangat tertinggal bila dibandingkan dengan wilayah non perbatasan, apalagi dibandingkan dengan wilayah negara tetangga. Disamping itu, kondisi ketertinggalan wilayah perbatasan juga berdampak pada munculnya berbagai Belitung Tour permasalahan akut, baik pada dimensi lokal/domestik, nasional, maupun regional antar bangsa.Begitu banyak permasalahan yang muncul di wilayah perbatasan, permasalahannya pun dapat dikatakan cukup pelik karena belum dapat terselesaikan dengan baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat hingga sekarang, banyak faktor yang melatar belakangi permasalahan di wilayah perbatasan ini, permasalahan diwilayah perbatasan antar negara sendiri kemudian di bagi kedalam 3 masalah utama sebagai isu strategis yaitu keterbatasan infrastruktur wilayah, tingkat kesejahtraan yang relatif  masih rendah serta keamanan wilayah perbatasan. Dua permasalahan utama dari tiga Paket Tour Belitung permasalahan yang ada muncul akibat dari gejala-gejala sosial-ekonomi yang tidak tertata dengan baik sebelumnya, seperti kondisi di wilayah perbatasan Indonesia tepatnya di wilayah perbatasan Kalimantan Timur, mayoritas penduduknya yang masih berprofesi sebagai petani serta pedagang, keadaan jalan antar daerah yang buruk, serta keterbatasan pelayanan publik seperti sekolah dan rumah sakit. Coba di Bandingkan dengan wilayah perbatasan negara tetangga Malaysia, yang memiliki fasilitas komunikasi dan informasi antar desa yang sangat baik di wilayah perbatasan negara Malaysia, aksebilitas yang baik, dimana jalan-jalan sudah di hotmik sampaike desa – desa di wilayah perbatasan Malaysia serta jumlah penduduk yang relatif sama sehingga investasi infrastruktur per kapitanya cukup baik. Dalam mengelola wilayah perbatasannya, banyak alternatif kebijakan dan langkah-langkah yang dapat di ambil oleh pemerintah Indonesia demi untuk memajukan wilayah perbatasannya seperti, meningkatkan aksebilitas di wilayah perbatasan dengan melakukan pembangunan infrastruktur yang mencakup sarana dan prasarana di dalamnya.

Dan jangan lupa pembentukan tim khusus untuk mrealisasikan atau mengawasi pembangunan di wilayah perbatasan Indonesia supaya pembangunan di perbatasan bisa lebih focus dan berjalan dengan baik sehingga masyarakat yang ada di perbatasan tidak bergantung dengan wilayah Negara tetangga

Kerangka Konseptual

KonsepKebijakan Publik

Kebijakan (policy) adalah semacam sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti goverment yang menyangkut di dalamnya aparatur  negara, melainkan pula governance yang menyetuh pengelolaan sumberdaya publiknya. Thomas R. Dye (1981 ) memiliki pandangan bahwa kebijakan publik dapat dikatakan sebagai apa yang tidak dilakukan maupun apa yang dilakukan oleh pemerintah, memiliki pokok kajian berupa negara. Kebijakan publik selalu di tindak lanjuti dengan proses implementasi kebijakan.tahap implementasi kebijakan dapat dicirikan dan dibedakan dengan tahap pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan di satu sisi merupakan proses yang memiliki logika bottom-up, dalam arti proses kebijakan diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat. Sedangkan implementasi kebijakan di sisi lain di dalamnya memiliki logika top-down, dalam arti penurunan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkrit atau mikro. Seperti halnya kebijakan pembangunan yang telah terimplementasi ke dalam sebuah negara sebagai sebuah kebijakan yang telah terbentuk dan siap untuk dijalankan.

Kebijakan pembangunan sangat dipengaruhi oleh kondisi negara dan sosial-ekonomi masyarakatnya. Di negara-negara maju kondisi sosial-ekonomi masyarakatnya  relatif stabil dan kondisi implementasi merupakan tahap yang sangat menentukan dalam sebuah proses kebijakan, tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil